BeritaBengkulu.id - Anggota Komisi I DPR F-Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sekiranya Jendral Gatot Nurmanto tertarik masuk dunia politik praktis. Partainya bakal siap merangkul sang Jendral tersebut

Namun kata Bobby, sang Jendral harus bersedia melepas baju kebesarannya sebagai Kepala TNI. Jika hendak bergelut ke politik. Soal didukung di Pilpres, Bobby tak memberikan penjelasan.

“Kalaulah Pak Gatot siap berpolitik praktis dia harus melepas baju TNI aktifnya, dan kalua dia mau ke Golkar kami siap menampung,” ujar Bobby di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Bobby juga membantah anggapan bahwa militer dan politik praktis tidak dapat berjalan seiringan.

Menurutnya, dua fungsi tersebut saat ini tidak lagi berlaku lagi di Indonesia.

“Panglima, selama jadi panglima, tetap melakukan tugas sesuai dengan Undang-undang TNI. Artinya, tetap berpolitik tapi politik negara,” tuturnya.

Lenjut Bobby, ia mengakui, beberapa langkah yang diambil Panglima TNI belakangan ini memang menuai pro-kontra di masyarakat. Namun menurutnya, hal itu karena masyarakat ingin militer dapat bekerja secara profesional dan tidak berpolitik praktis.

“Memang benar kita ingin TNI yang profesional, tidak berpolitik praktis, tidak berpolitik elektoral. Masyarakat ingin TNI disegani, menjaga kedaulatan kita, disegani kemampuannya,” urainya.
(PS)

Golkar Siap Rangkul Gatot Nurmantyo


BeritaBengkulu.id - Anggota Komisi I DPR F-Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sekiranya Jendral Gatot Nurmanto tertarik masuk dunia politik praktis. Partainya bakal siap merangkul sang Jendral tersebut

Namun kata Bobby, sang Jendral harus bersedia melepas baju kebesarannya sebagai Kepala TNI. Jika hendak bergelut ke politik. Soal didukung di Pilpres, Bobby tak memberikan penjelasan.

“Kalaulah Pak Gatot siap berpolitik praktis dia harus melepas baju TNI aktifnya, dan kalua dia mau ke Golkar kami siap menampung,” ujar Bobby di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Bobby juga membantah anggapan bahwa militer dan politik praktis tidak dapat berjalan seiringan.

Menurutnya, dua fungsi tersebut saat ini tidak lagi berlaku lagi di Indonesia.

“Panglima, selama jadi panglima, tetap melakukan tugas sesuai dengan Undang-undang TNI. Artinya, tetap berpolitik tapi politik negara,” tuturnya.

Lenjut Bobby, ia mengakui, beberapa langkah yang diambil Panglima TNI belakangan ini memang menuai pro-kontra di masyarakat. Namun menurutnya, hal itu karena masyarakat ingin militer dapat bekerja secara profesional dan tidak berpolitik praktis.

“Memang benar kita ingin TNI yang profesional, tidak berpolitik praktis, tidak berpolitik elektoral. Masyarakat ingin TNI disegani, menjaga kedaulatan kita, disegani kemampuannya,” urainya.
(PS)