Tenno menilai simpang enam yang merupakan wajah dari Kabupaten Seluma masih jauh dari kata bagus. Baru bisa dikatakan bagus kalau di sana berdiri pusat pertokoan rest area, gedung dan ruko bertingkat. “Saya lihat masyarakat bebas mendirikan warung dimana saja mereka mau. Kita minta agar Satpol PP melakukan pendekatan persuasif dan menertibkan warung-warung itu,” saran Tenno.
Bila Satpol PP tidak segera bertindak, dikhawatirkan semakin lama akan berakar dan menjamur. Lama-lama kawasan simpang enam akan dipenuhi warung pedagang. “Kita miris melihat wajah Kabupaten Seluma. Apalagi di sana cikal bakal dunia malam mulai berkembang. Hampir setiap malam ada wanita mangkal di bawah gapura,” imbuh Tenno.
Apalagi, di simpang enam belum ada penerangan yang cukup sehingga memancing wanita datang dan mengkal. “Kita bangun gapura dan simpang enam itu bukan tempat mangkal. Kita pernah mengecek ada 13 wanita yang datang dari luar kabupaten. Mereka didatangkan dari Kota Bengkulu dan Bengkulu Utara,” beber Tenno.
Tahun ini sudah dianggarkan dana untuk pembangunan pos jaga Satpol PP di simpang enam senilai Rp 200 juta. Tenno berharap setelah ada pos jaga, tidak ada lagi warung pedagang yang berdiri di simpang enam. Pedagang dapat dipindahkan atau dicarikan lokasi lain.
Anggota Komisi III, Khairi Yulian menambahkan setiap pagi puluhan truk selalu berhenti di simpang enam karena sopirnya mau istirahat. Itu juga dinilai merusak pemandangan dan perwajahan Kabupaten Seluma. Seharusnya truk berhenti di terminal atau di rest area. Dia minta eksekutif segera membuat perencanaan pembangunan terminal.
“Terminal tahun 2018 sudah harus berdiri. Lahannya sudah ada di Kelurahan Sembayat. Di situ akan ada TPR dan restribusi untuk daerah. Semua pengendara mulai dari ojek, angkot, ekspedisi, bus masuk ke terminal. Setidaknya 2018 sudah harus mulai perencanaan. Kalau selama ini simpang enam yang dijadikan tempat pemberhentian atau peristirahatan sopir,” demikian Khairi. (RB)
